Semuajawaban benar Jawaban: A. aturan tanam Paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial belanda di indonesia adalah aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat.
Indonesia pada masa VOC Setelah bangsa Belanda berhasil menanamkan kekuasaan perdagangan dan ekonomi di Indonesia maka pada tanggal 20 Maret 1602 Belanda membentuk kongsi dagang VOC Vereenigde Oost-Indische Compagnie yang dianjurkan oleh Johan van Olden Barnevelt yang mendapat izin dan hak istimewa dari Raja Belanda. Alasan pendirian VOC adalah adanya persaingan di antara pedagang Belanda sendiri, adanya ancaman dari komisi dagang lain, seperti EIC Inggris, dan dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mendapatkan keleluasaan usaha di Indonesia, VOC memiliki Hak oktroi adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada pada VOC Vereenigde Oost-Indische Compagnie, Perusahaan dagang Hindia Belanda. Hak khusus Hak oktroi ini adalah wewenang untuk Hak monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah. Hak untuk mencetak mata uang sendiri. Akan tetapi, VOC harus tetap tunduk kepada pemerintah di Negara Belanda. Adapun tujuan mendirikan VOC adalah menghindari persaingan dagang antarpenguasa Belanda,mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dan bersaing dengan bangsa lain. Di samping itu, VOC juga melakukan pelayaran Hongi, yakni misi pelayaran Belanda yang ditugasi mengawasi, menangkap, dan mengambil tindakan terhadap para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggapnya melanggar ketentuan perdagangan Belanda. Pada saat itu, produksi rempah-rempah di Maluku meningkat hingga kelebihan produksi. Untuk itu, VOC mendapat hak eksterpasi, yakni hak untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap kelebihan jumlahnya dengan tujuan untuk menstabilkan harga harga rempah-rempah tetap tinggiVOC juga mendapat hak memungut pajak yang disebut Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban bagi raja pribumi untuk membayar pajak hasil bumi kepada Belanda; Contingenten, yaitu pajak sewa tanah yang harus dibayar rakyat dengan hasil bumi. Pengurus VOC semula hanya 60 orang, tetapi dianggap terlalu banyak sehingga diadakan pemilihanpengurus dan hanya tinggal 17 orang yang diambil dari beberapa kota. Mereka yang terpilih menjadi pengurus disebut Dewan 17 De Heeren Seventienatau Tuan-Tuan 17 dan ketika VOC banyak urusannya maka Dewan 17 mengangkat Gubernur Jenderal Raad van Indie Pieter Both pada tahun 1610. Ia adalah Gubernur Jenderal VOC yang pertama di Indonesia. Usaha VOC semakin berkembang pesat 1623 dan berhasil menguasai rempahrempah di Ambon dalam peristiwa Ambon Massacre. Selanjutnya tahun 1641, VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. VOC selalu menggunakan Batigslot Politiek politik mencari untung, 1602 – 1799 dengan memegang monopoli Belanda di Indonesia. Selain itu, VOC menjalankan politik devide et impera, yakni sistem pemecah belah di antara rakyat Indonesia. VOC mampu menguasai Indonesia pada masa itu disebabkan oleh VOC adalah organisasi dagang yang tertib dan para pengurusnya bekerja keras sehingga maju dengan pesat, banyak kerajaan di Indonesia yang mudah dikuasai VOC karena politik adu domba, dan para pedagang di Nusantara belum memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat. Ada beberapa bukti politik adu domba VOC yang berhasil menguasai kerajaan Nusantara. VOC berhasil membantu Sultan Haji dalam merebut Banten dari tangan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam permusuhan antara Aru Palaka Raja Bone dan Hasanuddin Sultan Makassar, VOC membantu Aru Palaka sehingga terjadilah Perjanjian Bongaya yang menyebabkan Makassar jatuh ke tangan VOC. VOC berhasil memecah belah Mataram menjadi tiga kasunanan, kesultanan, dan mangkunegaran. Perjalanan kongsi dagang VOC lama kelamaan mengalami kemunduran, bahkan VOC runtuh pada tanggal 31 Desember 1799. Kemunduran VOC disebabkan hal-hal berikut. Perang-perang yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar padahal hasil dari bumi Indonesia telah terkuras habis dan kekayaan Indonesia sudah telanjur terkirim ke negeri Belanda. VOC tidak kuat lagi membiayai perang-perang tersebut. Kekayaan menyebabkan para pegawai VOC melupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka terhadap pemerintah dan masyarakat. Untuk lebih memperkaya diri, mereka melakukan tindak korupsi. Merajalelalah korupsi di Indonesia maupun di negeri Belanda. Terjadinya jual beli jabatan. Seorang VOC yang ingin pulang ke negerinya karena sudah terlampau kaya atau pensiun dapat menjual jabatannya kepada orang lain dengan harga tinggi. Hal ini akan menjadi sistem suap yang merajalela. Tumbuhnya tuan-tuan tanah partikelir. Pemerintah yang kekurangan biaya untuk membiayai pemerintahannya dan perang terpaksa menjual tanah-tanah yang luas kepada orang-orang partikelir dengan hak pertuanan. Kekurangan biaya tersebut tidak dapat ditutup dengan hasil penjualan tanah saja, VOC harus juga mencari pinjaman. Akibatnya, utang VOC semakin besar. Pada akhir abad ke-18, VOC tidak mampu lagi memerangi pedagang-pedagang Eropa lainnya Inggris, Prancis, Jerman yang dengan leluasa berdagang di Nusantara sehingga monopoli VOC hancur. Keberadaan VOC sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harta milik dan utang-utangnya diambil alih oleh pemerintah negeri Belanda. Pemerintah kemudian membentuk Komisi Nederburg untuk mengurusinya, termasuk mengurusi wilayah VOC di Indonesia 1800 – 1907. Indonesia pada masa penjajahan Belanda I Tahun 1807 – 1811, Indonesia dikuasai oleh Republik Bataaf bentukan Napoleon Bonaparte, penguasa di Prancis Belanda menjadi jajahan Prancis. Napoleon Bonaparte mengangkat Louis Napoleon menjadi wali negeri Belanda dan negeri Belanda diganti namanya menjadi Konikrijk Holland. Untuk mengurusi Indonesia, Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal di Indonesia 1808 – 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris sehingga pusat perhatian Daendels ditujukan kepada pertahanan dan keamanan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Daendels sebagai berikut. Membentuk tentara gabungan yang terdiri atas orang-orang Bugis, Makassar, Bali, Madura, dan Ambon. Menjadikan kota Batavia sebagai benteng pertahanan. Membuat galangan beserta kapalnya di Surabaya. Membangun pelabuhan Cirebon, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Merak. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Pembangunan jalan ini menyebabkan ribuan orang mati karena kelelahan, siksaan, kelaparan, dan penyakit. Daendels tidak pernah mau menghiraukan penderitaan rakyat sehingga ia mendapat julukan jenderal guntur. Untuk memperoleh dana, Daendels menjual tanah-tanah kepada orang-orang tanah-tanah partikelir mulai bermunculan di sekitar Batavia, Bogor, Indramayu,Pamanukan, Besuki, dan sebagainya. Bahkan, rumahnya sendiri di Bogor dijual kepada pemerintah, tetapi rumah itu tetap ditempatinya sebagai rumah tinggalnya. Tindakan dan kekejaman Daendels tersebut menyebabkan raja-raja Banten dan Mataram memusuhinya. Untuk menutup utang-utang Belanda dan biaya-biaya pembaharuan tersebut, Daendels kembali menjual tanah negara beserta isinya kepada swasta, sehingga timbullah sistem tuan tanah di Jawa yang bertindak sebagai raja daerah, misalnya di sekitar Batavia dan Daendels tersebut terdengar sampai ke Prancis. Akhirnya, dia dipanggil pulang karena dianggap memerintah secara autokrasi dan Indonesia diperintah oleh Jansens. Indonesia pada masa penjajahan Inggris Keberhasilan Inggris mengalahkan Prancis di Eropa menyebabkan kekuasaan Belanda atas Indonesia bergeser ke tangan Inggris. Untuk itulah ditandatangani Kapitulasi Tuntang 1811 yang isinya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris dari tangan Jansens kepada Thomas Stamford Raffles, seorang Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia. Oleh karena itu, beralihlah Indonesia dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Adapun langkah-langkah yang diambil Raffles adalah membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan, para bupati dijadikan pegawai negeri, melaksanakan perdagangan bebas, melaksanakan land rente pajak sewa tanah dan Raffles menjual tanah kepada swasta, menghapuskan perbudakan, dan kekuasaan para raja dikurangi. Di Yogyakarta,Pangeran Notokusumo diangkat sebagai Paku Alam 1813. Akibatnya, Mataram Yogyakarta pecah menjadi dua, yakni Kasultanan Yogyakarta di bawah HB III dan Paku Alaman di bawah Paku Alam I. Pada tanggal 13 Agustus 1814, di Eropa ditandatangani Perjanjian London oleh Inggris dan Belanda yang isinya Belanda memperoleh kembali sebagian besar daerah koloninya, termasuk Indonesia. Oleh karena itu pada tahun 1816, Raffles meninggalkan Indonesia dan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Indonesia pada masa penjajahan Belanda II Dengan Perjanjian London, Belanda memperoleh kembali jajahannya atas Indonesia. Kemudian Belanda membentuk Komisaris Jenderal yang akan melaksanakan kembali kekuasaan di Indonesia yang beranggotakan Elout, Buyskes, dan Van der Capellen. Namun oleh Inggris, ada wilayah Indonesia yang tidak dikembalikan kepada Belanda, yakni daerah Sumatra dan sekitarnya. Pada bulan Maret 1816, Raffles menyerahkan kekuasaannya kepada John Fendall. Setelah itu, Raffles segera menuju Singapura dan membangun kota Singapura 1819. Singapura dijadikan pusat pertahanan Inggris sampai Perang Dunia II. Sementara itu, bekas wilayah kekuasaan Raffles diserahkan oleh John Fendall kepada Komisaris Jenderalpada tanggal 19 Agustus 1816. Dengan demikian, Indonesia sepenuhnya menjadi daerah kekuasaan Belanda dan diberi nama Nederlands Indie Hindia Belanda.Kehadiran Belanda kembali ke Indonesia banyak ditentang oleh rakyat dan raja-raja daerah sebab pada masa lalu kekuasaan raja banyak dikurangi. Belanda juga pernah melaksanakan monopoli dagang yang merugikan rakyat sehingga menimbulkan rasa antipati rakyat terhadap Belanda. Kebencian ini lalu menimbulkan gerakan anti penjajahan Belanda seperti perlawanan Thomas Matulessi, Perang Diponegoro, dan Perang Padri. a. Tanam Paksa Cultuur StelselPada tahun 1830, pemerintah Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia, yaitu Van den Bosch, yang diserahi tugas untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor, seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kapas, dan kayu manis. Dalam hal ini, Van den Bosch mengusulkan adanya sistem tanam paksa. Adapun hal-hal yang mendorong Van den Bosch melaksanakan tanam paksa, antara lain, Belanda membutuhkan banyak dana untuk membiayai peperangan, baik di negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia. Akibatnya, kas negara Belanda kosong. Sementara itu, di Eropa terjadi perang Belanda melawan Belgia 1830 – 1839 yang juga menelan banyak biaya. Tujuan diadakannya tanam paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, guna menutupi kekosongan kas negara dan untuk membayar utangutang negara. Adapun pokok-pokok aturan tanam paksa sebagai berikut. Seperlima tanah penduduk wajib ditanami tanaman yang laku dalam perdagangan internasional/Eropa. Tanah yang ditanami bebas pajak. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi. Hasil tanaman perdagangan diserahkan kepada pemerintah dan jika harga yang ditaksir melebihi pajak, kelebihan itu milik rakyat dan diberikan cultuur procenten hadiah karena menyerahkan lebih. Akibatnya, rakyat saling berlomba untuk mendapatkannya. Kegagalan tanaman/panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa diselewengkan oleh Belanda dan para petugasnya yang berakibat membawa kesengsaraan rakyat. Bentuk penyelewengan tersebut, misalnya, kerja tanpa dibayar untuk kepentingan Belanda kerja rodi, kekejaman para mandor terhadap para penduduk, dan eksploitasi kekayaan Indonesia yang dilakukan Belanda. Melihat penderitaan rakyat Indonesia, kaum humanis Belanda menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Tanam paksa mengharuskan rakyat bekerja berat selama musim tanam. Penderitaan rakyat bertambah berat dengan adanya kerja rodi membangun jalan raya, jembatan, dan waduk. Selain itu, rakyat masih dibebani pajak yang berat, sehingga sebagian besar penghasilan rakyat habis untuk membayar pajak. Akibatnya, rakyat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga kelaparan terjadi di mana-mana, seperti Cirebon, Demak, dan Grobogan. Sementara itu di pihak Belanda, tanam paksa membawa keuntungan yang besar. Praktik tanam paksa mampu menutup kas negara Belanda yang kosong sekaligus membayar utang-utang akibat banyak perang. Adapun tokoh-tokoh kaum humanis anti tanam paksa sebagai berikut. Eduard Douwes Dekker yang memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui tulisannya berjudul Max Havelaar. Dalam tulisan tersebut, ia menggunakan nama samaran Multatuli, artinya aku yang menderita. Baron van Hoevell, ia seorang pendeta di Batavia yang berjuang agar tanam paksa dihapuskan. Usahanya mendapat bantuan Menteri Keuangan Torbecke. Fransen van de Pute, ia seorang anggota Majelis Rendah yang mengusulkan tanam paksa dihapuskan. Van Deventer, pada tahun 1899, menulis artikel berjudul Een Eereschuld Utang Budi yang dimuat dalam majalah De Gids. Artikel tersebut berisi, antara lain, Trilogi Van Deventer yang mencakup edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Edukasi artinya mendirikan sekolah-sekolah bagi pribumi dan akhirnya akan melahirkan kaum cerdik pandai yang memelopori pergerakan nasional Indonesia. Irigasi artinya mengairi sawah-sawah, namun pada praktiknya yang diairi hanya perkebunan milik Belanda. Transmigrasi artinya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, misalnya Sumatra. Namun praktiknya berubah menjadi emigrasi, yaitu memindahkan penduduk Indonesia ke Suriname untuk kepentingan perkebunan Belanda. Akhirnya, tanam paksa dihapuskan, diawali dengan dikeluarkannya undang-undang Regrering Reglement pada tahun 1854 tentang penghapusan perbudakan. Namun pada praktiknya, perbudakan baru dihapuskan pada tanggal 1 Januari 1860. Selanjutnya, pada tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Keuangan Comptabiliteits Wet yang mewajibkan anggaran belanja Hindia Belanda disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, ada pengawasan dari Badan Legislatif di Nederland. Kemudian pada tahun 1870 dikeluarkan UU Gula Suiker Wet dan UU Tanah Agrarische Wet. Tanam paksa benar-benar dihapuskan pada tahun 1917. Sebagai bukti, kewajiban tanam kopi di Priangan, Manado, Tapanuli, dan Sumatra Barat dihapuskan. b. Kolonial Liberal Setelah tanam paksa dihapuskan, pemerintah Belanda melaksanakan politik kolonial liberal di Indonesia dengan memberikan kebebasan pada pengusaha swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Namun, pelaksanaannya tetap menyengsarakan rakyat karena kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan kolonial Belanda. Belanda tetap melaksanakan cara-cara menguasai bangsa Indonesia dengan perjanjian, perang, dan pemecah belah. Pelaksanaan politik kolonial liberal sering disebut Politik Pintu Terbuka Opendeur Politiek, yaitu membuka modal swasta asing untuk ditanamkan di Indonesia. Dengan politik tersebut, Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah, mendapatkan tenaga yang murah, tempat pemasaran barang produk Eropa serta tempat penanaman modal asing. Modal swasta Belanda serta modal bangsa Barat lainnya masuk ke Indonesia dan ditanamkan ke dalam pertanian dan perkebunan sehingga perkebunan tebu dan tembakau berkembang pesat. Pembukaan daerah perkebunan di luar Jawa seperti di Sumatra menjadi semakin luas, sehingga membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Oleh karena itu, muncullah sistem kontrak kuli kontrak. Untuk menjamin agar para kuli tidak melarikan diri sebelum habis kontraknya, dikeluarkanlah peraturan Koeli Ordonnantie yang berisi ancaman hukuman bagi para pekerja perkebunan yang melanggar ketentuan. Pelaksanaan politik kolonial liberal ternyata banyak mendatangkan penderitaan bagi rakyat terutama buruh sebab upah yang mereka terima tidak seperti yang tertera dalam kontrak. Akibatnya, banyak buruh yang melarikan diri, terutama dari Deli, Sumatra Utara. Dari kenyataan di atas jelas Belanda tetap masih melaksanakan usaha menindas bangsa Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada hal-hal berikut. Kegiatan ekonomi baik perdagangan atau perkebunan tetap dimonopoli Belanda walaupun dilaksanakan oleh kaum swasta Belanda sehingga tetap membawa kesengsaraan rakyat Indonesia. Belanda melaksanakan politik mencari untung sendiri dengan mendirikan kongsi angkatan laut Belanda KLM dan angkatan udara KPM. Lewat perjanjian dan perang untuk menindas segala bentuk perlawanan terhadap Belanda. Banyak campur tangan di kalangan istana agar mudah memengaruhi para penguasa kerajaan. Selanjutnya pada awal abad ke-20, dari pihak Belanda mulai muncul sikap agak lunak, bahkan pada tahun 1918, Van Limburg Stirum memberikan "Janji November" yang isinya bahwa setelah Perang Dunia I, Indonesia akan diberi kemerdekaan. Untuk itu lalu dibentuk Volksraad Dewan Rakyat yang merupakan alat keikutsertaan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Daftar Pustaka Wardaya. 2009. Cakrawala Sejarah 2 untuk SMA / MA Kelas XI Program IPS . Jakarta Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional Penelusuran yang terkait dengan Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia kebijakan pemerintah kolonial di indonesia pada abad ke-19 kebijakan pemerintah kolonial inggris sebutkan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial portugis di indonesia kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung kebijakan-kebijakan bangsa spanyol kebijakan pemerintah kolonial dan pengaruhnya terhadap masyarakat indonesia pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial belanda di indonesia adalah sebutkan kebijakan pemerintah kolonial belanda dan inggris kebijakan yang dilakukan voc dan pemerintah belanda di indonesia kebijakan belanda di indonesia brainly sebutkan 5 kebijakan kolonialisme barat di indonesia kebijakan pemerintah hindia belanda
Pernyataanyang tepat tentang kebijakan kolonial Belanda di Indonesia adalah? aturan tanam Paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat sistem pintu -kolonial-belanda-di-indonesia-adalah/" aria-label="More on Pernyataan Yang Tepat Tentang Kebijakan Kolonial Belanda Di Indonesia Adalah?">Read More »
Assalamu'alaikum teman-teman. Kemarin saya sudah membagikan latihan soal osn ips smp tahun 2019 yang sudah saya bagikan dari nomor 1 - nomor 30. Kali ini, saya akan melanjutkan soal osn 2019 dan pembahasannya dari nomor 31 hingga nomor 60. Soal osn ips smp tahun 2019 ini terdiri dari 60 soal yang terdiri dari rumpun ips, diantaranya geografi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi. Soal berbentuk pilihan ganda. Kamu hanya perlu memilih jawaban yang benar dari pilihan a, b, c, atau d. Upayakan untuk menyelesaikan soal-soalnya terlebih dahulu. Setelah selesai kamu bisa melihat pembahasan soalnya. Langsung saja monggo dipelajari. Lanjutan Soal dari OSN 2019 nomor 1 - 30 31. Makna lingkaran dalam bendera ASEAN adalah .... A. kesatuan anggota ASEAN B. perdamaian dan stabilitas ASEAN C. tujuan harapan dan mimpi ASEAN D. kemakmuran dan kejayaan ASEAN 32. Ciri-ciri penting jalinan dagang Asia Eropa sebeium Perang Dunia I1 PD II adalah .... A. kontrak dagang dengan bangsa Eropa mendorong kemajuan bangsa Asia B. kontrak jalinan dagang lebih menguntungkan bagi kedua pihak daripada setelah PD II C. bangsa Asia lebih aktif dalam mengekspor barang daripada bangsa Eropa D. kontrak jalinan dagang antara bangsa Eropa dan Asia menimbulkan kolonialisme 33. Datangnya Islam mempengaruhi sistem kehidupan sosial masyarakat Indonesia, antara lain .... A. runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha B. munculnya sistem kerajaan kesultanan C. munculnya gelar kyai dan sunan dalam struktur masyarakat D. penerapan nilai-nilai Islam dalam pengendalian kekuasaan 34. Pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial Belanda di Indonesia adalah .... A. aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat B. sistem pintu terbuka membatasi penguasaan swasta C. pelaksanaan politik etis di bidang irigasi . bertujuan untuk mengairi sawai sawah milik penduduk pintu terbuka dibidang industri dan perkebunan mendorong perbaikan ekonomi masyarakat 35. Perlawanan rakyat yang paling banyak menelan biaya dan sulit dihadapi oleh Belanda berada di daerah .... A. Pulau Bali B. Pulau Jawa C. Sumatera Barat D. Aceh 36. Pernyataan yang paling tepat tentang peran tokoh-tokoh dalam peristiwa Proklamasi Kemerdekaan .... A. Sukarni adalah perumus naskah proklamasi B. Diah adalah pengetik proklamasi C. Chaerul Saleh adalah pemimpin rapat pemuda di Pegangsaan Timur yang meminta Soekarno untuk Memproklamasikan segera kemerdekaan D. Sayuti Melik adalah pengusul penandatanganan teks Proklamasi Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia 37. Karakteristik fisik kesukubangsaan penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke saat ini, menunjukkan .... A. penduduk indonesia berasal dari bermacam-macam bangsa dan mengalami asimilasi B. penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku-bangsa dengan ciri-ciri “asli” asal-usulnya C. Penduduk Indonesia adalah kelompok-kelompok suku “perantauan” dari tanah leluhurnya D. Penduduk Indonesia selalu berpindah 38. Faktor penyebab Revolusi Industri di Inggris antara lain .... A. Penemuan teknologi mesin perang dan persenjataan B. Penemuan teknologi mesin uap dan mesin cetak C. Penemuan teknologi transportasi udara D. Penemuan teknologi telepon dan telegraf 39. Di antara pernyataan berikut ini yang mencerminkan keberhasilan pemerintah Orde Baru adalah .... 1 Tercapainya swasembada pangan 2 Meningkatnya ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah indonesia 3 Suksesnya program Keluarga Berencana 4 Terpeliharanya demokrasi dengan sistem pemilu yang jujur dan adil A. 1, 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 4 40. Presiden Abdurrahman Wahid membuat kebijakan yang terkait agama dan budaya Tionghoa, yaitu 1 Diakuinya agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia 2 Dijaminnya kebebasan etnis Tionghoa dalam mengekspresikan budayanya 3 Dilindunginya etnis Tionghoa dalam menjalankan ibadah, setara dengan etnis-etnis lain 4 Adanya keleluasaan masyarakat Tionghoa dalam menjalankan aktivitas di bidang ekonomi A. 1, 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 4 41. Hubungan bangsa Asia dan Eropa pada jaman sekarang meliputi bidang-bidang yang sangat luas, contohnya .... 1 Bidang ekonomi, antara lain investasi eksplorasi minyak dan gas 2 Bidang lain pertukaran tentara 3 Bidang olahraga. antara lain kejuaraan bulutangkis “All England” 4 Bidang politik, antara lain kunjungan kerja antar pejabat A. 1, 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 4 42. Tanaman Komoditas yang diwajibkan untuk ditanam oleh penduduk pada masa Tanam Paksa di Jawa antara lain .... 1 Tembakau 2 Padi 3 Tebu 4 Pala A. dan 3 B. 1 dan 3 dan 4 D. 4 43. Pada masa kolonial Belanda organisasi perempuan yang secara tegas bertujuan untuk mencapaí kemerdekaan Indonesia adalah .... 1 Perkumpulan Putri Mardiko, didirikan di Jakarta pada tahun 1912 2 Istri Indonesia, dibentuk tahun 1932 3 Kartini Fonds, didirikan oleh Ny. T. Van Deventer pada tahun 1912 4 Istri Sedar didirikan di Bandung 1930 A. 1, 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 4 44. Rongrongan paling berbahaya terhadap upaya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia pada masa sekarang adalah .... 1 Narkoba 2 Terorisme 3 Korupsi 4 Sosialisme A. 1, 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 4 45. Kolonialisme Belanda di wilayah Indonesia dapat berkembang karena .... 1 Jumlah personil militer Belanda sangat besar 2 Konflik antarpenguasa di kerajaan- kerajaan nusantara 3 Kemampuan Belanda dalam pengelolaan wilayah laut 4 kekalahan para penguasa local dalam strategi perjanjian dagang dengan pihak Belanda A. 1. 2, dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan4 D. 4 46. Setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling menguntungkan dan kenyataannya demikian, disebut .... A. Hukum ekonomi B. Prinsip ekonomi C. Motif ekonomi D. Tindakan ekonomi rasional 47. Pernyataan yang paling tepat yang menunjukkan bahwa udara bersih semakin langka seiring dengan pertambahan kendaraan bermotor adalah .... A. kuantitas udara menurun B. kualitas udara menurur C. tidak setiap waktu ada udara D. tidak setiap tempat ada udara 48. Bila kurva indiferensi konsumen berada di bawah garis anggarannya maka dapat diartikan bahwa .... A. Konsumen tidak membelanjakan seluruh pendapatannya B. Konsumen menggunakan seluruh pendapatannya untuk konsumsi C. Konsumen mengkonsumsi melebihi D. Konsumen berada pada posisi 49. Faktor yang bukan penyebab bergesernya kurva permintaan ke kanan adalah .... A. harga barang komplementer turun B. selera masyarakat meningkat C. pendapatan masyarakat naik D. Jumlah penduduk meningkat 50. Permintaan durian di Medan ditunjukkan oleh pemasaran P = 1000 – 40Q sedangkan penawaran dicerminkan oleh persamaan P = 600 + 40Q, Huruf P melambangkan harga durian dalam ribuan rupiah per bulan, Q melambangkan jumlah durian dalam buah. Harga dan jumlah keseimbangan pasar durian di Medan masing-masing adalah.... A. Rp 300 per buah 20 buah B. Rp 250 per buah; 20 buah C. Rp 300 per buah; 20 buah D. Rp 200 per buah; 20 buah 51. Peningkatan harga faktor produksi menyebabkan pergeseran kurva .... A. Permintaan ke kanan B. Penawaran ke kanan C. Permintaan ke kiri D. Penawaran ke kiri 52. Dalam analisis fungsi produksi klasik, pada saat produksi rata-rata maksimum, maka .... A. Produksi rata-rata = biaya total rata-rata B. Produksi rata-rata = produksi marjinal C. Produksl rata-rata = biaya marginal D. Produksi rata-rata = produksi total 53. Berdasarkan sistem Ekonomi Indonesia, ada 3 kekuatan ekonomi yang berperan di dalamnya, kecuali .... A. Swasta B. BUMN C. Koperasi D. Pasar 54. Indonesia lebih unggul dalam memproduksi batik dibandingkan Jepang, sedangkan Jepang lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam memproduksi TV. Menurut David Ricardo kedua negara melakukan perdagangan internasional, karena kedua negara tersebut mempunyai.... A. keunggulan mutlak B. keuntungan penawaaran C. keunggulan komparatif D. keunggulan relatif 55. Jumlah angkatan kerja yang besar tidak selalu dimbangi dengan kualitas SDM. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dilakukan dengan cara .... A. Melaksanakan program KB B. Mengirim karyawan bekerja di luar negeri C. Meningkatkan upah karyawan untuk memotivasi kerja D. Menyelenggarakan berbagai latihan kerja oleh pemerintah dan swasta 56. Dari beberapa pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan permasalahan ekonomi makro .... A. Inflasi, pengangguran, ketimpangan neraca pembayaran B. Inflasi, politik, ketimpangan neraca pembayaran C. Pemanasan global, poiitik ketimpangan neraca pembayaran D. Inflasi, pengangguran, pemanasan global 57. Dalam melaksanakan tugas di bidang moneter Bank Indonesia punya instrumen yang dikenal dengan piranti moneter 1 Operasi Pasar Terbuka 2 Menyimpan dan menyalurkan uang kembali 3 Penentuan tingkat diskonto 4. penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan reserve requirements Piranti moneter tersebut adalah.... A. 3 B. 1,2, dan 4 C. 2,3, dan 4 D. 1,3, dan 4 58. Pernyataan di bawah inl yang merupakan tujuan dari kebijakan makro ekonomi .... A. rendahnya angka korupsi B. meningkatnya kunjungan wisatawan C. pemerataan distribusi pendapatan D. meningkatnya angka melek huruf 59. Sistem ekonomi yang tidak memberi kesempatan unit ekonomi untuk mengambil keputusan yang menyimpang dari otoritas tertinggi merupakan definisi dari sistem ekonomi .... A. Campuran B. Kapitalis C. Komando D. Liberal 60. Diketahui hubungan antara jumlah yang dikonsumsi dan besarnya kepuasan ditunjukkan seperti table berikut Marginal utility pada tabel tersebut .... A. Menurun B. Tetap C. Meningkat D. Tidak linier
Karenajawaban tentang pertanyaan Pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial Belanda di Indonesia adalah? diambil dari berbagai sumber referensi terpercaya. Selain itu, jawaban atas pertanyaan Pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial Belanda di Indonesia adalah? sebelum dipublikasikan dilakukan verifikasi oleh para tim editor.
- Sejak menjajah Indonesia pada awal abad ke-17, pemerintah kolonial Belanda sering menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Namun, memasuki abad ke-20, keadaan mulai berubah, di mana terjadi perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia. Berkuasanya golongan liberal di parlemen Belanda ternyata mampu mengubah kebijakan yang diterapkan di liberal, yang mengusung kebebasan dan persamaan derajat, menginginkan agar negeri jajahan juga diberi kesejahteraan. Hal itulah yang membuat Politik Etis menjadi kebijakan yang diterapkan kolonial Belanda di abad ke-20. Baca juga Mengapa Pemerintah Kolonial Belanda Menerapkan Politik Etis?Kebijakan Politik Etis Kebijakan Belanda di Indonesia pada abad ke-20 adalah Politik Etis, yang berlaku sejak 17 September 1901 hingga 1942. Politik Etis juga dikenal sebagai politik balas budi Belanda kepada rakyat pribumi Indonesia, yang telah dijajah selama tiga abad lebih. Politik Etis muncul karena adanya penerapan politik tanam paksa di Indonesia pada abad ke-19, yang sangat menyengsarakan rakyat pribumi. Geram dengan kebijakan itu, Pieter Brooshooft dan C Th van Deventer melayangkan kritik keras terhadap pemerintah Belanda dan mencetuskan kebijakan Politik Etis. Ada tiga bidang yang digunakan dalam penerapan kebijakan Politik Etis, yaitu irigasi, emigrasi dan pendidikan. Berikut penjelasannya. Baca juga Dampak Penerapan Politik Etis
Pernyataanyang tepat tentang kebijakan Soal kolonial Belanda di Indonesia adalah . aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat sistem pintu terbuka membatasi penguasaan swasta pelaksanaan politik etis di bidang irigasi bertujuan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk d. sistem pintu terbuka di bidang industri
Kolonialisme Belanda di Indonesia, Foto Dok. BalairungpressPolitik balas budi atau kerap kali dikenal dengan politik etis adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Terkesan menguntungkan, namun ternyata kebijakan ini sarat akan kepentingan. Pembukaan sejumlah sekolah di Indonesia dengan dalih menyejahterakan penduduk ternyata hanyalah kedok baru penjajahan di Indonesia. Selain politik etis, sejumlah kebijakan pun pernah diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda selama menduduki Indonesia. Lantas apa saja kebijakan-kebijakan pada masa kolonialisme Belanda yang pernah diterapkan di Indonesia? Empat Kebijakan Pemerintah Belanda Selain Politik EtisSelain Politik Etis, Empat Kebijakan Ini Pernah Diterapkan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Berikut adalah empat kebijakan semasa kolonialisme Belanda yang berusaha menguasai daerah-daerah di Monopoli Perdagangan oleh VOCVerenigde Oostindische Compagenie atau VOC merupakan gabungan perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur. Pemerintah Belanda memberikan sejumlah hak istimewa terhadap VOC. Hak-hak tersebut meliputi boleh memiliki Angkatan Perang sendiri, boleh mengumumkan perang dan mengadakan perdamaian perjanjian, mendapat hak monopoli perdagangan antara Tanjung Harapan hingga Selat Magelhaen, boleh membuat mata uang sendiri, serta boleh mengadakan perjanjian dengan raja atau pemerintahan dalam negeri. Semasa kependudukan VOC di Indonesia, keistimewaan hak yang mereka miliki digunakan untuk merampas hasil bumi dari penduduk kerajaan-kerajaan di Indonesia. 2. Kerja RodiKebijakan ini berlangsung semasa pemerintahan gubernur Herman Willems Deandels, dibawah kekuasaan Raja Louis Napoleon. Selama memerintah, Deandels menerapkan sistem kerja wajib atau dikenal dengan kerja rodi. Deandels dikenal sebagai sososk pemimpin yang amat disiplin dan kejam. Hingga suatu ketika ia melanggar undang-undang negara dengan menjual tanah milik negara kepada pengusaha swasta asing dan membuatnya diberhentikan dari Landrente atau Sistem Sewa TanahMeskipun tidak digagas oleh pemerintah Belanda, namun kebijakan yang canangkan oleh Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur Jawa di Indonesia semasa pendudukan Inggris, ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang baru, Buyskes dan Van Der Capellen. Kebijakan Landrente ini berisi tentang keharusan rakyat untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Hasil pertanian pun langsung dipungut oleh pemerintah tanpa perantara bupati. 4. Cultuur Stelsel atau Sistem Tanam PaksaKebijakan ini diterapkan oleh Belanda untuk mengisi kekosongan kas negara setelah berakhirnya Perang Jawa. Peraturan yang dikeluarkan oleh gubernus Van Der Bosch pada tahun 1830 ini mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan tarum. Seluruh hasil panen pun langsung diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditetapkan.
Semuajawaban benar Jawaban: A. aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial belanda di indonesia adalah aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat.
Jakarta - Cultuurstelsel itu apa, sih? Cultuurstelsel adalah kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes Van den Bosch 1830-1833.Secara garis besar, cultuurstelsel dilakukan dengan cara memaksa para petani untuk memberikan tanah mereka dan menanam tanaman ekspor yang laku di pasar tanam paksa ini membawa keuntungan besar di negara Belanda. Sebaliknya bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita. Waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah Belakang dan Tujuan CultuurstelselSebelum diberlakukan kebijakan cultuurstelsel, pemerintah kolonial di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles telah menetapkan kebijakan landrente atau sistem sewa tanah. Kebijakan ini ditempuh saat Inggris menguasai Hindia Belanda pada kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah kolonial saat Hindia Belanda kembali ke Belanda. Ditambah lagi, pada 1825-1830 terjadi perang Diponegoro yang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengalami defisit keuangan karena pengeluaran tidak sebanding dengan itu, berdasarkan penelitian bertajuk 'Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa pada Tahun 1830-1870" yang dilakukan Agnes Dian Anggraini dari Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hutang Belanda semakin bertambah akibat perang-perang Napoleon dan kegagalan Belanda merebut kembali dari itu, untuk mengatasi krisis keuangan pihak Belanda, Johannes Van den Bosch mengajukan gagasan cultuurstelsel kepada Raja Wilem I dan mendapat persetujuan. Dengan demikian, cultuurstelsel dilakukan dengan tujuan utama mengatasi krisis keuangan dan mengisi kekosongan kas negara pihak CultuurstelselJohannes Van den Bosch membuat kebijakan untuk meminta para petani menanam tanaman ekspor, seperti tebu, tembakau, kopi, dan nila di seperlima bagian dari tanah milik petani tidak memiliki tanah, mereka harus bekerja tanpa upah di perkebunan negara selama 66 hari dalam ini adalah beberapa ketentuan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang dimuat dalam Lembaran Negara Staatsblad Tahun 1834 Penduduk menyediakan Sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan cultuurstelsel atau sistem tanam paksa2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan cultuurstelsel tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman cultuurstelsel tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi4. Tanah yang disediakan untuk tanaman cultuurstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan cultuurstelsel wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan petani, menjadi tanggungan pemerintah7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan cultuurstelsel berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum8. Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahunCiri Utama Cultuurstelsel atau Sistem Tanam PaksaKebijakan eksploitasi dari pemerintah kolonial Hindia Belanda ini memiliki ciri yakni kewajiban rakyat Jawa untuk membayar pajak mereka dalam bentuk barang, yakni hasil-hasil pertanian dan bukan dalam bentuk kolonial mengharapkan dengan pungutan pajak dalam bentuk natura ini tanaman dagang dapat dikirim ke negeri Belanda untuk dijual pada pembeli dari Eropa, dengan keuntungan yang CultuurstelselBerdasarkan kebijakan di atas, kebijakan yang dibuat terlihat tidak memberatkan rakyat kan detikers? Namun, dalam praktik cultuurstelsel terjadi penyimpangan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Ini dia beberapa Pelaksanaan sistem tanam paksa memakai seluruh bagian tanah petani2. Petani tetap dikenakan pajak atas tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor3. Pengembalian kelebihan hasil sangat sedikit, tidak sebanding dengan kelebihan yang seharusnya4. Tenaga sukarela ternyata dilaksanakan secara paksa dan melebihi waktu yang sudah ditetapkan dan tak jarang mereka bekerja jauh dari tempat tinggalnya sehingga tidak sempat menanam padi untuk kebutuhanDengan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, cultuurstelsel atau sistem tanam paksa ini menimbulkan berbagai dampak kerugian bagi masyarakat Hindia Belanda yang kini dikenal dengan nama harus menanggung kebutuhan hidup pemerintah Belanda. Masyarakat tidak hanya mengorbankan harta tapi juga tenaga. Masa itu dinilai sebagai salah satu periode terkelam di sejarah Indonesia, itu dia penjelasan mengenai cultuurstelsel. Simak Video "Jejak Kota Klaten Era Kolonial di Masjid Sidowayah" [GambasVideo 20detik] pal/pal
Dilansirdari Encyclopedia Britannica, pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial belanda di indonesia adalah aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat. Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Share via Email Print
Jawabanaturan tanam Paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyatsistem pintu terbuka membatasi penguasaan swastapelaksanaan politik etis di bidang irigas bertujuan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduksistem pintu terbuka di bidang industri dan perkebunan mendorong perbaikan ekonomiSemua jawaban benarJawaban A. aturan tanam Paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyatDilansir dari Ensiklopedia, pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial belanda di indonesia adalah aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat.
Alasanutama dibuatnya perjanjian ini adalah pada saat yang sama, Belanda menghadapi perang yang lebih besar di Jawa, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825- 1830). Jadi pernyataan benar dan alasan benar namun tidak ada hubungan sebab akibat. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah B.
Pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial Belanda di Indonesia adalah? aturan tanam Paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat sistem pintu terbuka membatasi penguasaan swasta pelaksanaan politik etis di bidang irigas bertujuan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sistem pintu terbuka di bidang industri dan perkebunan mendorong perbaikan ekonomi Semua jawaban benar Jawaban A. aturan tanam Paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial belanda di indonesia adalah aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Tanaman komoditas yang diwajibkan untuk ditanam oleh penduduk pada masa Tanam Paksa di Jawa yaitu 1 tembakau padi 3 tube4 pala? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Pernyataanyang tepat tentang kebijakan kolonial Belanda di Indonesia adalah? aturan tanam paksa menyebabkan beban pajak yang berat bagi rakyat; sistem pintu terbuka membatasi penguasaan swasta; pelaksanaan politik etis di bidang irigasi . bertujuan untuk mengairi sawai sawah milikpenduduk
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia merupakan negara yang memiliki pengalaman dijajah oleh 4 negara berbeda, dari keempat negara tersebut tentunya memiliki sistem pemerintahan, waktu jajahan, wilayah jajahan yang berbeda. Untuk mecapai titik sekarang ini, diperlukannya usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh orang orang Indonesia pada zaman itu atau biasa kita sebut seorang 'Pahlawan'. Banyak sekali rintangan yang harus mereka lalui sehingga mereka tidak ragu ragu untuk mengorbankan jiwa raganya dan terus berjuang hingga titik darah satu negara eropa yang menjajah Indonesia adalah Belanda dengan periode tahun paling panjang jika dibandingkan dengan negara yang menjajah Indonesia lainnya. Karena lamanya Belanda menduduki Indonesia sehingga banyak terjadi pergantian sistem pemerintahan dan banyaknya kebijakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Tentunya dari semua kebijakan yang dibuat, tidak sedikit kebijakan kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia sengsara selama bertahun tahun dan berikut merupakan salah satu kebijakan yang pernah dibuat pada masa pemerintahan Belanda yaitu Sistem Tanam PaksaKebijakan Sistem Tanam Paksa Cultuur Stetsel Setelah kekuasaan Inggris berakhir, Pada tahun 1830 pemerintahan Kolonial Belanda diawah Gurbernur Jenderal Johannes Van Den Bosch memberlakukan Sistem Tanam Paksa Cultuur Stetsel. Sistem Tanam Paksa adalah sistem yang memperkerjakan orang Pribumi untuk menanamkan tanaman jenis tertentu atau yang biasanya sedang laku di pasaran internasional Tanaman Ekspor secara paksa, hasil panen dari tanaman tersebut harus diberikan kepada pemerintah Kolonial Belanda dengan melalui perantara penguasa setempat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengisi kekosongan kas negara akibat banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dibeberapa daerah. Perlawanan Indonesia terhadap pemerintahan Kolonial Belanda tentu disebabkan karena adanya monopoli perdagangan, VOC, dan tindakan seenaknya yang dilakukan oleh Belanda. Salah satu aturan yang dibuat sekaligus dilanggar oleh pemerintah Kolonial Belanda itu sendiri adalah bahwa kegagalan panen sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi peraturan ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah Belanda justru kegagalan panen tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang Pribumi. Pada dasarnya karena sistem tanam paksa inilah yang membuat banyak tanaman ekspor mengalami gagal panen karena cara tanamnya yang memaksa tanpa memikirikan berbagai faktor pendukungnya seperti faktor cuaca, faktor tanah dan lain lainnya. Pemerintah Belanda hanya memikirkan kas negara dan tanaman ekspor yang laku di pasaran internasional tetapi tanpa memikirkan kondisi kaum pribumi dan kondisi tanaman dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya Sistem Tanam Paksa ini adalah terjadinya kegagalan panen terutama tanaman padi, Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan karena beratnya pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribumi dan ketidakpeduliannya pemerintahan Belanda dengan kesehatan fisik dan mental mereka. Kelaparan dan Kematian terjadi karena adanya pemungutan pajak yang harus dibayar kepada pemerintah Belanda dalam bentuk beras, karena dampak dampak diatas maka terjadilah pengurangan jumlah penduduk pribumi. Tetapi di sisi lain dengan adanya kebijakan ini rakyat Indonesia dapat mengenal jenis jenis tanaman baru dan mengenal jenis tanaman dagang yang berorientasi mendapatkan kritikan dari kaum humanis dan kaum demokrat di negeri Belanda dan di Hindia Belanda, akhirnya Kebijakan Sistem Tanam Paksa ini dihapuskan pada tahun 1870. Sekarang akhirnya kita mengetahui seberapa kejamnya Pemerintahan Kolonial Belanda pada masa itu hingga membuat kuatnya budaya Feodalisme yang membuat rakyat Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap Belanda. Jadi kita sebagai penerus harapan bangsa harus menghargai pahlawan pahlawan Indonesia terdahulu yang sudah berjuang demi mendapatkan keadilan, kemerdekaan dan kebebasan yang layak. Sumber Artikel ini ditulis oleh Juan Canio Putra Suryadi Lihat Sosbud Selengkapnya
dvo7. 7zkz1209e1.pages.dev/3447zkz1209e1.pages.dev/517zkz1209e1.pages.dev/1547zkz1209e1.pages.dev/507zkz1209e1.pages.dev/2937zkz1209e1.pages.dev/1807zkz1209e1.pages.dev/3877zkz1209e1.pages.dev/429
pernyataan yang tepat tentang kebijakan kolonial belanda di indonesia adalah
